Kado Valentine Meledak, Izrael dan Iran Mulai Memanas

Kado Valentine Meledak, Izrael dan Iran Mulai Memanas

Kado Valentine meledak di kedutaan Besar Izrael di India dan Georgia, dan di sinyalir telah melukai empat orang. Peristiwa tersebut mengakibatkan hubungan Izrael dengan Iran mulai memanas. Bahkan Perdana Menteri Izrael Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Iran dan Hizbullah berada di balik penyerangan tersebut. tetapi pernyataan tersebut dibantah Menteri Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast. Bahwa dia mengatakan serangan itu dilakukan oleh Izrael sendiri sebagai bentuk perang urat syaraf terhadap Iran.

Boom meledak di kedutaan besar Izrael merupakan propaganda dalam mengarahkan dukungan bangsa dunia, agar mendukung penuh Izrael dan sekutunya melakukan agresi perang melawan Iran. Nah! Inilah propaganda baru yang dilancarkan Izrael dengan menuduh sembarangan, tentu dengan tujuan mendapatkan dukungan dari pihak Internasional dalam melakukan perang melawan Izrael dan Hizbullah.

Masyarakat dunia masih teringat segar tentang Amerika dan sekutunya di saat melakukan sebuah pelegalan perang melawan kelompok yang di anggap teroris, setelah gedung WTC meledak di Amerika serikat, maka dengan cepat peristiwa kehancuran WTC dijadikan momentum sebagai alasan dalam membuka pintu gerbang menuju perang atas nama perang melawan teroris.

Nah! kejadian boom Valentine di kedutaan Izrael, apakah akan dijadikan propaganda melakukan perang melawan Izrael dan Hizbullah? kalau melihat dari tuduhan perdana menteri Izrael ada indikisi sebagai bentuk propaganda pelegalan perang melawan gerakan Hizbullah dan Iran, agar bangsa di dunia simpatik atas tragedi ledakan boom di gedung kedutaan besar Izrael saat ini.

Peristiwa ledakan di kedubes Izrael disinyalir ada agenda besar yang terselubung dari Izrael dan sekutunya. Sehingga dengan cepat perdana menteri Izrael melakukan tuduhan terhadap bangsa Iran dan Hizbullah sebagai dalang di balik serangan ledakan boom tersebut.

Lepas dari siapa pelaku ledakan di kedutaan besar Izrael di India dan Georgia. Bahwa menghalalkan segala cara menuju agresi perang terhadap sebuah bangsa, tentu tidak di benarkan secara Hukum Internasional dan atas nama menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan. Dan Allah maha tahu segala.

Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)................... ....

Membela FPI Bagian dari Amanah "Bhinneka Tunggal Ika".

Membela FPI Bagian dari Amanah "Bhinneka Tunggal Ika".

Falsafah "Bhinneka Tunggal Ika" mengajarkan anak bangsa menyikapi sebuah perbedaan dengan arif dan bijaksana, tanpa melihat suku, agama dan golongan. Inilah bahasa mujarab yang di bangun para pendiri bangsa dalam meletakkan fondasi kebangsaan, agar menjadi acuan segenap tumpah darah masyarakat yang hidup di negeri yang bernama bangsa Indonesia.

Menyimak, mengamati dan menghayati konfliks pengusiran petinggi FPI di Kalimantan tengah. Kalau dilihat dari sebuah bentuk kebebasan berorganisasi di NKRI, tentu peristiwa tersebut melanggar hukum yang berlaku di negeri bangsa Indonesia. Karena setiap organisasi massa memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan membuka cabang di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali di Kalimantan tengah saat ini.

Pengusiran FPI di Kalteng dapat menjadi dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat pengusiran tersebut akan menjadi contoh: segenap masyarakat di seluruh bangsa Indonesia, bahwa ketika sebagian masyarakat tidak menyukai kedatangan organisasi tertentu, padahal organisasi itu legal di Indonesia, maka dia akan melakukan sebuah gerakan aksi massa dengan menolak organisasi masuk kedaerah yang bersangkutan.

Membela FPI bagian dari amanah "Bhinneka Tunggal Ika". Karena FPI sebuah organisasi yang legal di Indonesia. Sehingga apabila ada sebagian masyarakat bangsa Indonesia dengan berani menolak dengan cara mengarah menuju tindak kekerasan atau tindak lainnya, padahal organisasi tersebut di lindungi oleh Undang-undang. Maka, berarti mereka telah melakukan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Inilah yang perlu dicatat kembali di dalam setiap dada seluruh masyarakat NKRI, agar hukum tetap tegak di seluruh nusantara Indonesia.

Seluruh masyarakat bangsa Indonesia, tanpa terkecuali tidak boleh melakukan Kesewenang-wenangan dalam bentuk apapun, baik pengusiran, penyerangan, percobaan pembunuhan atau bentuk lainnya terhadap organisasi yang tidak di sukai. Karena bangsa Indonesia adalah negara hukum tanpa melihat suku, agama dan golongan dalam menjalankan roda hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penolakan organisasi di NKRI sudah jelas menyalahi falsafah "Bhinneka Tunggal Ika". apalagi menolak dengan cara membawa senjata tajam, mandau dan membawa senjata lain yang dapat melukai seseorang, tentu itu perbuatan kriminal dan sangat menyalahi Undang-undang tentang kebebasan berorganisasi di seluruh nusantara Indonesia.

Kebencian terhadap organisasi tertentu jangan dijadikan alasan pembenaran dalam melakukan pelanggaran Undang-undang yang berlaku, sebab seberapa benci terhadap organisasi tertentu. Ketika menyalahi hukum yang berlaku di NKRI. Maka dia harus ditindak secara hukum, tanpa melihat dia seorang pejabat negara, pejabat daerah maupun masyarakat dalam profesi lainnya. Dan semoga Allah selalu mengampuni Dosa-dosa kami, Amiens.......

Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)................... ....

FPI Korban Politis Kursi Kekuasaan

FPI Korban Politis Kursi Kekuasaan

Ketika ada sejumlah kegiatan FPI yang bertentangan dengan kepentingan para penguasa daerah maupun tingkat nasional. Maka dengan cepat para penguasa daerah maupun senayan menuduh FPI adalah biang kerok dari persoalan tersebut. Padahal kita harus lebih arif dalam menyikapi sebuah persoalan dengan jernih, agar terjadi sebuah keseimbangan antara fakta lapangan dengan sebuah data teoritis.

Kejadian di Kalimantan tengah yang melibatkan antara pemimpin daerah dengan Konco-konconya, saat berhadapan menolak kedatangan petinggi FPI di bumi Kalimantan, terlihat jelas siapa yang bermain politis disana, tidak lepas dari pemimpin daerah yang menggerakkan atas nama masyarakat Dayak Kalimantan, padahal tidak semua masyarakat Dayak anti FPI, tetapi seolah media di giring melakukan penghakiman terhadap FPI. Nah! dari situlah terlihat FPI sebagai korban ambisi penjaga kursi kekuasaan.

Sedangkan sikap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas sangat membela tindakan yang mengatasnamakan masyarakat adat Dayak. Mengingat kearifan lokal harus dijaga. Itulah komentar sepihak dari ketua MPR yang seharusnya mengambil jalan tengah, tanpa menghakimi satu kelompok. Mengingat dia adalah wakil rakyat yang terhormat di gedung MPR yang di danai uang rakyat Indonesia.

Melihat dari dukungan ketua MPR dalam menyikapi kejadian pengusiran petinggi FPI di Kalimantan tengah, mereka sangat mendukung langkah yang di ambil sebagian masyarakat Kalimantan tengah saat mengusir petinggi FPI tanpa melihat dari sisi permasalahan secara tepat. Sehingga membuktikan kalau FPI korban politis para penguasa dalam mengambil sikap secara sepihak tanpa melihat akar permasalahan sesungguhnya.

Pernyataan ketua MPR dapat menimbulkan kecurigaan baru, bahwa pengusiran ketua FPI tidak hanya kepentingan penguasa daerah, namun senayan sudah mengagendakan lebih jauh lagi dalam menyikapi lembaga FPI tidak hanya sebatas di Kalimantan tengah. Nah! dari situlah terlihat unsur politis antara penguasa daerah dengan senayan sangat dekat dalam mengambil langkah menjadikan FPI sebagai korban politis di nusantara Indonesia.

FPI merupakan organisasi yang seolah di gantung dalam kehidupan para penguasa. Mengingat di saat FPI dibutuhkan pada saat kampanye atau bentuk kepentingan lainnya, maka FPI akan di dorong bergerilya melakukan berbagai aksi, agar sang penguasa mampu duduk di kursi empuk singgasana, tetapi di saat FPI tidak di butuhkan lagi dalam kursi kekuasaan, maka dengan cepat penguasa melakukan kritik total keberadaan FPI di Indonesia.

Ketika pemimpin daerah dan Konco-konconya menolak kedatangan petinggi FPI, seperti yang terjadi di Kalimantan tengah, tentu tak lepas dari unsur politis kekuasaan yang menjadi dasar permasalahan penolakan tersebut. Bahkan petinggi MPR ikut nimbrung masalah kedatangan FPI di Kalimantan tengah dan mendukung Cara-cara yang di tempuh dalam penolakan kedatangan FPI tersebut.

Seorang pemimpin MPR sudah berkewajiban melindungi masyarakat tanpa memandang suku, agama, golongan dan memandang yang lainnya, agar terjadi sebuah kontrol penguasa yang sehat dalam membaca situasi kondisi masyarakat bangsa Indonesia dan kita kenal dengan istilah "Bhineka Tunggal Ika".

Kejadian di atas juga dapat di asumsikan. Bahwa para penguasa politis mulai mencari kambing hitam dalam menyikapi sebuah permasalahan di negeri yang bernama Indonesia. Mengingat keserakahan dalam melakukan berbagai tindak korupsi, kolusi dan nepotisme sudah tidak dapat ditutup-tutupi. Maka dengan cepat mengambil inisiatif mencari kambing hitam di lain persoalan penyakit sang penguasa tersebut. Bahkan ironis FPI dijadikan salah satu cara Menutup-nutupi kesalahan para penguasa dengan melempar baju persolan, agar masyarakat mengutuk FPI dan melupakan kesalahan para penguasa di tubuh bangsa Indonesia. Dan Allah maha tahu segala.

Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)................... ...

Hindarkan Perang Salib Melanda Bumi Kalimantan

Hindarkan Perang Salib Melanda Bumi Kalimantan

Pertarungan politis di Kalimantan semakin memanas di saat masyarakat kalimantan tengah mengusir para petinggi FPI, sedangkan Kalimantan tengah kebetulan dipimpin putra daerah yang beragama non muslim. Sehingga ada kecurigaan dari sebagian masyarakat Islam. Bahwa gerakan menentang FPI di Kalimantan tengah ada agenda terselubung dari penguasa daerah tersebut.

Kita sering mendengar kalau politis itu dengan cara apapun akan di tempuh. Bahkan korban nyawa melayang juga akan di lakukan demi ambisi sebuah kekuasaan. Nah! dari situlah perlu menghindari sebuah tragedi Kalimantan berdarah jilid dua. Karena kita pernah diperlihatkan bagaimana kekejaman perang Kalimantan antara suku Dayak dengan Madura? Pada saat itu di Kalimantan begitu banyak korban nyawa tak berdosa berjatuhan dan bersimpah darah. Sehingga saat ini jangan sampai Islam di benturkan Kristen atau di benturkan dengan keyaqinan lain di bumi Kalimantan, agar perang atas nama suku, agama, golongan tidak terjadi di bumi Kalimantan saat ini.

Pengusiran petinggi FPI di bumi Kalimantan tengah tak lepas dari kepentingan politis para pemimpin daerah, tetapi yang dikorbankan masyarakat Islam dan masyarakat dayak sebagian besar para penghuni bumi Kalimantan, apabila kejadian yang berbau sara tidak dapat di bendung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kalimantan.

Cukuplah sudah tragedi Sampit, Sambas dan daerah lain di Kalimantan sebagai korban ambisi sang penguasa daerah dalam meluapkan emosi berkuasanya, sehingga kedepan bumi Kalimantan tercipta sebuah daerah yang jauh dari hingar bingar kepentingan politis berdarah, baik berupa agama, suku maupun golongan.

Kejadian pengusiran FPI di tanah Kalimantan merupakan politis ambisi sang pengasa daerah dalam membendung segala bentuk aktivitas yang di anggap jauh dari kepentingan beliau. Sehingga dengan mengerahkan atas nama masyarakat Kalimantan tengah yang kebetulan sebagian besar bersuku Dayak, untuk di kerahkan dalam melakukan berbagai manuver ambisi kepentingan politis kekuasaan sang penguasa daerah.

Menghormati suku, agama, golongan merupakan cermin dari Bhineka Tunggal Ika. Sedangkan menyerang kelompok tertentu dengan alasan apapun itu bentuknya, tentu tidak di benarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan tulisan kecil ini, saya mengajak sebuah perdamaian di bumi Kalimantan, untuk terus di perjuangkan jangan sampai perang atas nama suku berkembang menuju perang atas nama agama, apalagi yang kita kenal dengan sebutan perang salib, semua itu harus di hindarkan di bumi Kalimantan. Semoga Allah mendengar Do'a-do'a kami, Amiens.........

Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)................... ...

Gus Dur Sudah Wanti-wanti Masalah Golkar, Akhirnya Sepak Bola Jadi Korban

Gus Dur Sudah Wanti-wanti Masalah Golkar, Akhirnya Sepak Bola Jadi Korban

Masa kepemimpinan Gus Dur sudah Mewanti-wanti masalah Golkar. Bahwa Golkar harus segera di bubarkan pada waktu itu. Mengingat rezim Golkar masih kuat sebagai status quo dalam tubuh bangsa Indonesia, tetapi banyak kalangan tidak setuju dari kebijakan Gus Dur. Bahkan yang mengatakan diri sebagai garis reformasi, seperti Amien Rais dan Kawan-kawan malah berselingkuh dengan partai Golkar dalam menjatuhkan kebijakan Gus Dur. Nah! dari situ terjadilah Cikal-bakal dominasi Golkar kedepan tak terbantahkan lagi dalam masalah politis partai, pemerintahan, olah raga dan masih banyak lagi Bidang-bidang yang lain. Sehingga menghasilkan produk ulang para petinggi Golkar yang masih berkuasa dan melakukan kebijakan tak jauh dari para pendahulunya.

Permasalahan Gus Dur yang punya hajat membubarkan Golkar. Karena menganggap partai Golkar akan menjadi momok masa depan bangsa Indonesia, ternyata hari ini terlihat kerusakan yang di bawa Golkar dengan status quonya telah meranah tidak hanya sebatas masalah pemerintahan, tetapi sudah meranah olah raga sepak bola, padahal olah raga sepak bola sudah satu rasa dalam tubuh masyarakat bangsa Indonesia.

Intervensi Bakrie sebagai orang nomor satu Golkar dalam mengambil langkah politis di Indonesia telah membawa dampak negatif tidak hanya dalam sektor pemerintahan, tetapi parahnya sudah memasuki wilayah olah raga sepak bola, seperti yang di lakukan ketua umum golkar dengan segudang kemampuan politis membuat kekacauan sepak bola Indonesia. Sehingga menghasilkan terpecahnya liga Indonesia antara ISL dengan IPL.

Masyarakat pecinta sepak bola Indonesia dengan kebijakan Bakrie telah menghasilkan dua kubu besar antara pedukung ISL dengan IPL. Sehingga terlihat saling serang tidak hanya di tingkat para petinggi pengelola sepak bola Indonesia. Bahkan ironis sudah memasuki wilayah tingkat Grass Roots dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Bakrie orang terkaya seasia tenggara mampu mengubah tidak hanya sebatas sepak bola. Bahkan kekuatan Bakrie sangat dominan dalam tubuh bangsa Indonesia, sehingga Bakrie terus melakukan berbagai kebijakan dengan ekonomi yang saat ini di kuasai beliau. Karena siapa penguasa ekonomi, berarti dia mendekati sang penguasa sejati. Itulah Bakrie dengan kekuatan uang yang dimiliki beliau dalam mengubah cara pandang masyarakat dan pemerintahan Indonesia saat ini.

Kebijakan Bakrie sebagai ketua Golkar, sudah seharusnya membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia, tetapi kalau kebijakan Bakrie cenderung membawa kerusakan, seperti kebijakan Bakrie dalam mengambil politis bola di Indonesia, tentu saja akan membawa dampak negatif bagi kemajuan olah raga Indonesia. Karena akan di rundung persengketaan secara terus menerus antara ISL dengan IPL dalam laga sepak bola Indonesia.

Sebenarnya, sepak bola telah di kuasai sejak dahulu kala oleh para petinggi Golkar. Bahkan sampai saat ini PSSI mendongkrak kekuatan Bakrie dari barisan pengelola sepak bola terasa sulit di lakukan. Sehingga Djohar Arifin mulai melunak dengan mengambil keputusan ISL maupun IPL bisa di bawah naungan liga resmi Indonesia, asal dapat bersatu antara IPL dan ISL dalam wadah PSSI. Dan Allah maha pencipta segala.

Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)................... ..