Keberadaan kaum PNS tak ubahnya sebatas pelengkap adminstrasi negara tanpa kerja sesuai hati masyarakat. Sehingga wajar kalau kaum PNS punya etos kerja minim, tetapi gaji tetap terbayar tiap bulan. Nah! kalau kaum PNS dianggap memiliki kemampuan rendah, apalagi punya etos kerja yang sangat minim, tentu ini bisa di bilang bahwa keberadaan kaum PNS tak lebih hanya sebatas makan gaji buta.
Memang harus diakui rencana kenaikan BBM tak lepas dari negara yang sudah tidak sanggup membayar para kaum PNS. Sehingga pemerintah mengambil seribu alasan, bahwa BBM harus di naikkan sesuai dengan harga di pasar, tetapi kalau kita meninjau lebih jauh lagi, ternyata kenaikan BBM di sebabkan membengkaknya uang negara di karenakan pemerintah tidak sanggup membayar gaji para kaum PNS, apalagi gaji kaum PNS sesegera mungkin dinaikkan, agar sesuai dengan standar nilai ekonomi nasional
Nah! kalau di cermati secara cerdas tentang kenaikan BBM yang sebentar lagi di laksanakan, ternyata tak ubahnya salah satu kegagalan pemerintah dalam mengelola hasil kekayaan alam dan sumber pajak yang ada, tentu untuk keberlangsungan hajat masyarakat banyak, tetapi malah yang terjadi kekayaan negara hanya di nikmati para pegawai pemerintahan. Sedangkan masyarakat kecil di biarkan terlelap dalam lamunan atas nama kesejahteraan Indonesia semu.
Menanggapi rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa akan menggelontorkan dana sekitar Rp3 hingga 4 triliun, untuk biaya pelatihan bagi PNS yang dianggap memiliki kemampuan rendah, tentu mendapatkan sorotan tajam di tengah Hingar-bingar kemiskinan masyarakat Indonesia, tetapi pemerintah malah memanjakan PNS dengan segudang alasan. Sungguh ironis memang hidup di negeri Indonesia, semua aliran dana pemerintahan hanya di gelontorkan, untuk kesejahteraan para pegawai pemerintahan atau di sebut dengan istilah pegawai negeri sipil, tetapi masyarakat kecil tidak pernah di hiraukan keberadaan mereka. Inilah catatan buram sebagai bangsa besar di kawasan asia tenggara yang harus di perhatikan pemerintah, untuk melakukan pembenahan diri membangun negara dengan lebih memperhatikan kehidupan hajat masyarakat banyak.
Kebijakan pemerintah yang selalu menganak-emaskan para kaum PNS, tetapi lupa bagaimana dengan nasib tukang becak, buruh tani, buruh pabrik, nelayan, gelandangan, pedagang kaki lima? tentu tak lebih para kaum marginal hanya melihat kekayaan alam berlimpah dan sumber pajak besar hanya di nikmati para kaum PNS. Bahkan lebih ironis lagi kekayaan negara hanya di nikmati para kaum penilep uang negara, kalau ini terus di biarkan di negeri Indonesia, kemungkinan besar pemerataan, keadilan, kesejahteraan hanya mimpi bagi kaum marginal secara terus menerus. Nah! mulai saat ini mari gelorakan semangat membangun pemerintahan milik semua masyarakat bangsa Indonesia, bukan sekedar negeri para kaum PNS dan para pejabat aparatur negara. Dan Allah maha bijaksana.
Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)................... ..... .
0 komentar:
Posting Komentar